Sedangkan narasumber Romo Bagus Laksana memulai materinya dengan menghadirkan kembali relasi antara demokrasi modern dan agama. Dimana demokrasi sebagai sebuah sistem diakui secara jujur memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah ketiadaan kekuatan yang berarti untuk memberikan landasan motivasi dan solidaritas gerakan dalam masyarakat luas. Kekurangan tersebut bisa ditutupi oleh sistem nilai yang notabene termanifestasi dalam bentuk agama yang moderat. Di era post sekular saat ini, agama diberi kesempatan untuk masuk dalam ruang publik. Untuk itu diperlukan bangunan rasionalitas publik yang baik. Hal ini dapat juga berlaku sebagai indikator tambahan dalam moderasi beragama, selain empat indikator yang telah dicanangkan (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap kearifan lokal). Dalam bangunan rasionalitas publik yang baik inilah memunculkan sikap keberagamaan yang lebih dialogis sehingga menghadirkan perjumpaan antar agama dalam kemaslahatan. “Moderasi beragama adalah pemahaman dan praktik agama yang mengabdi pada kemanusiaan dan kehidupan bersama. Moderasi beragama jangan sampai jatuh pada pendisiplinan agama dan komodifikasi agama,” ungkapnya lugas.

Sementara narasumber Mark Woodward membicarakan konsep dasar moderasi dan kebebasan beragama yang juga dikontekstualkan dalam kehidupan beragama di beberapa negara. Ia menyatakan sebuah pendapat yang menyatakan bahwa moderasi beragama bukanlah konsep ilmu sosial, melainkan merupakan sebuah konsep politik dan kebijakan. Istilah tersebut muncul sebagai salah satu reaksi terhadap tragedi terorisme pada 9 November 2001 di USA. Kejadian tersebut memunculkan gelombang islamophobia. Beberapa pihak yang menentang arus ini kemudian mengambil upaya untuk mempertanyakan konsep keislaman moderat yang tercermin dari beberapa cendikiawan muslim di banyak negara. Sementara konsep kebebasan beragama yang juga mengiringi konsep sebelumnya memiliki beberapa contoh paradoks di beberapa negara yang keberagamaan sekelompok masyarakatnya identik dengan kekerasan. Di antaranya adalah Indonesia, Myanmar dan India. “Kesimpulan umumnya adalah organisasi keagamaan bisa membangun dialog satu sama lain yang berfungsi sebagai agen moderasi dan toleransi,” tandasnya.

Penulis: Sukron Wahyudi

Editor: Elmansyah